Sang Penakluk

AULIA ALFI KUSUMA 14150047 1.    1.   Berkaitan dengan PPMS maka bisa merujuk pada Verifikasi dan keberimbangan berita   a.        Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. b.         Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat: 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak; 2 ) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten; 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai; 4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dala...

AULIA ALFI KUSUMA 14150047 KERANGKA Ide: Perluasan Pasal Zina di RKUHP Peg:   Perluasan pasal zina di RKHUP sedang dalam proses   pembahasan oleh DPR dan Pemerintah Tema:     Perluasan Pasal Zina Merugikan Korban Pemerkosaan Kalimat Topik: Perluasan pasal zina di RKHUP pasal 484 ayat 1 huruf e dan Pasal 484 ayat 2 berpotensi mengkriminalisasi korban tindak pidana perkosaan. Hal ini dikarenakan perluasaan pasal zina ini mengatakan bahwa pasal 484 ayat dua menyebut tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat satu tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Dalam hal ini bagaimana perempuan korban pemerkosaan yang tidak memiliki bukti terhadap pemerkosaan tersebut?   Bisa saja di tindak pidana karena dianggap melakukan zina. Pendahuluan ·          Apa hal yang dilakukan DPR dan Pemerintah dalam perluasan pasal zina di RKUHP? Pembahasan ·   ...